Jakarta, mading.online - Kabareskrim Polri Komjen Pol. Asep Safrudin membantah kabar penangkapan dua mantan Kapolri yang dikaitkan dengan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan informasi yang beredar tersebut tidak benar, meskipun penyidikan perkara yang telah menyeret empat jenderal Polri sebagai tersangka masih menjadi perhatian publik.

Bantahan tersebut disampaikan Asep di tengah beredarnya isu bahwa dua mantan Kapolri berinisial IA dan MTK turut ditangkap dalam pengembangan perkara penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik. Saat dikonfirmasi wartawan pada Minggu (8/11/2026), Asep secara singkat menepis kabar tersebut.

“Infonya tidak benar,” ujar Asep.

Asep tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai isu penangkapan dua mantan Kapolri tersebut. Pernyataan itu sekaligus menegaskan bahwa kabar penangkapan keduanya tidak dapat dijadikan sebagai bagian dari fakta penanganan perkara.

Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi kepolisian sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya.

Keempat tersangka tersebut adalah:

1. Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo (LSP), mantan Kapolri yang kini menjabat Kepala Staf Kepresidenan.
2. Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution (AHN), mantan Kadivkum Polri.
3. Irjen Pol. Eko Hadi Santoso (EH), Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri.
4. Irjen Pol. Slamet Uliandi (SU), mantan Kadiv Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri.

Sebelumnya dilansir Antara, Penetapan tersangka dilakukan secara bertahap. Pada 3 November 2026, penyidik menetapkan Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi sebagai tersangka. Selanjutnya, pada 5 November 2026, penyidik menetapkan Slamet Uliandi sebagai tersangka keempat.

Dalam pengungkapan perkara sebelumnya, Asep menjelaskan dugaan penyadapan berlangsung pada periode 2025 hingga 2026. Para tersangka diduga memerintahkan pemasukan sejumlah nomor telepon ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui tahapan verifikasi dan prosedur yang semestinya.

Penyadapan tersebut diduga dilakukan tanpa berkaitan dengan proses penegakan hukum, baik penyelidikan maupun penyidikan sebagaimana ketentuan perundang-undangan.

Selain nomor telepon Presiden Prabowo, penyidik juga mendalami dugaan penyadapan terhadap sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media massa, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha.

Asep juga mengungkap dugaan penghapusan berkas hasil penyadapan pada komputer sistem LIMS sekitar Oktober 2026. Peristiwa tersebut diketahui oleh petugas yang kemudian membuat laporan polisi pada 30 Oktober 2026.

Dalam proses penyidikan, Bareskrim telah memeriksa 10 saksi dan tiga saksi ahli. Penyidik juga menyita sejumlah barang bukti, berupa 11 unit telepon seluler, satu unit iPad, serta empat perangkat penyimpanan data berupa flashdisk.

Dalam perkembangan penanganan perkara, Polri telah menahan tiga tersangka, yakni Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, dan Eko Hadi Santoso.

Ketiganya ditempatkan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Mako Brimob, Depok, Jawa Barat. Sementara itu, Slamet Uliandi belum menjalani penahanan karena kondisi kesehatannya yang dilaporkan masih dalam pemulihan pascastroke.

Atas dugaan perbuatannya, para tersangka dijerat dengan sejumlah ketentuan pidana berlapis, yakni Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara, serta Pasal 332 KUHP dengan ancaman pidana maksimal enam tahun penjara.

Selain itu, penyidik juga menerapkan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang berkaitan dengan tindakan terhadap informasi atau dokumen elektronik tanpa hak, dengan ancaman pidana maksimal delapan tahun penjara.

Hingga Minggu (8/11/2026), Polri masih menangani perkara tersebut melalui proses penyidikan. Adapun kabar penangkapan dua mantan Kapolri sebagaimana beredar di masyarakat telah dibantah langsung oleh Kabareskrim Polri.