NASIONAL
MA Lindungi Kebebasan Berpendapat, Kritik Penegakan Hukum di Sosmed Bukan Tindak Pidana
Ringkasan Berita
Jakarta, mading.online - Mahkamah Agung (MA) menegaskan bahwa aktivitas menyampaikan kritik terhadap proses penegakan hukum melalui media sosial tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perintangan proses hukum atau obstruction of justice.
Jakarta, mading.online - Mahkamah Agung (MA) menegaskan bahwa aktivitas menyampaikan kritik terhadap proses penegakan hukum melalui media sosial tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perintangan proses hukum atau obstruction of justice.
Penegasan tersebut tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 9099 K/Pid.Sus/2026 yang menolak permohonan kasasi Penuntut Umum terhadap putusan bebas M. Adhiya Muzakki dalam perkara dugaan perintangan proses hukum terkait tindak pidana korupsi.
Dilansir Danpalacom, Dalam pertimbangannya, MA menilai aktivitas terdakwa di media sosial merupakan bagian dari kebebasan berpendapat dan berekspresi yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Mahkamah juga menegaskan bahwa kebebasan berekspresi merupakan hak asasi manusia yang memiliki kedudukan penting dalam negara demokratis. Hak tersebut berperan dalam mendorong akuntabilitas kekuasaan sekaligus membuka ruang partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Jaminan konstitusional itu diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 mengenai hak berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, serta Pasal 28F UUD 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi, memperoleh, dan menyampaikan informasi melalui berbagai saluran.
Perlindungan serupa juga tercantum dalam Pasal 19 Universal Declaration of Human Rights (UDHR) dan Pasal 19 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.
Dalam perkara tersebut, Mahkamah Agung turut mempertimbangkan fakta mengenai sejumlah uang yang diterima M. Adhiya Muzakki dari saksi Marcella Santoso melalui stafnya, yang berkaitan dengan aktivitas terdakwa di media sosial.
Namun, menurut MA, fakta penerimaan uang tersebut tidak serta-merta membuktikan adanya niat jahat untuk mencegah, merintangi, atau menggagalkan proses penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan perkara korupsi di persidangan.
Mahkamah menilai persoalan tersebut lebih berkaitan dengan aspek etika demokrasi. Sementara itu, aktivitas yang digagas maupun dilakukan terdakwa berdasarkan fakta persidangan secara objektif tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan yang bertujuan mengganggu atau mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan.
Aktivitas tersebut juga dinilai tidak terbukti bertujuan memengaruhi pertimbangan hukum hakim agar membebaskan suatu perkara.
Dengan demikian, MA menekankan bahwa penilaian terhadap dugaan tindak pidana perintangan proses hukum harus didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur pidana, bukan semata-mata pada adanya kritik atau aktivitas di ruang publik.
Pertimbangan Mahkamah Agung juga merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XXIII/2025 tanggal 2 Maret 2026.
Dalam putusan tersebut, frasa "secara langsung atau tidak langsung" dalam unsur Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Konsekuensinya, penerapan Pasal 21 harus merujuk pada perbuatan yang secara konkret memenuhi unsur mencegah, merintangi, atau menggagalkan proses penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi dalam perkara korupsi.
Berdasarkan ketentuan tersebut dan fakta hukum yang terungkap di persidangan, MA berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur Pasal 21 UU Tipikor.
Oleh karena itu, putusan bebas yang dijatuhkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dinilai telah tepat dan tidak mengandung kesalahan dalam penerapan hukum.
Sebelumnya, melalui Putusan Nomor 112/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst tanggal 4 Maret 2026, majelis hakim yang diketuai Efendi, dengan anggota Adek Nurhadi dan Andi Saputra, menyatakan M. Adhiya Muzakki tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan.
Dalam perkara tersebut, Penuntut Umum sebelumnya menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama delapan tahun dan denda sebesar Rp600 juta. Tidak menerima putusan bebas tersebut, Penuntut Umum kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.
Namun, upaya hukum tersebut kandas setelah majelis hakim kasasi yang diketuai Jupriyadi, dengan hakim anggota Ad Hoc Tipikor H. Arizon Mega Jaya dan Hakim Agung Ainal Mardhiah, menolak permohonan kasasi Penuntut Umum.
Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Rabu (12/8).
"Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tersebut," demikian amar putusan Mahkamah Agung.
Putusan ini menegaskan pentingnya membedakan antara kritik publik terhadap proses penegakan hukum dengan tindakan yang benar-benar memenuhi unsur tindak pidana perintangan proses hukum. Kebebasan berekspresi tetap dilindungi konstitusi, sementara dugaan pelanggaran hukum harus dibuktikan berdasarkan unsur dan fakta hukum yang berlaku.
Penegasan tersebut tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 9099 K/Pid.Sus/2026 yang menolak permohonan kasasi Penuntut Umum terhadap putusan bebas M. Adhiya Muzakki dalam perkara dugaan perintangan proses hukum terkait tindak pidana korupsi.
Dilansir Danpalacom, Dalam pertimbangannya, MA menilai aktivitas terdakwa di media sosial merupakan bagian dari kebebasan berpendapat dan berekspresi yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Mahkamah juga menegaskan bahwa kebebasan berekspresi merupakan hak asasi manusia yang memiliki kedudukan penting dalam negara demokratis. Hak tersebut berperan dalam mendorong akuntabilitas kekuasaan sekaligus membuka ruang partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Jaminan konstitusional itu diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 mengenai hak berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, serta Pasal 28F UUD 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi, memperoleh, dan menyampaikan informasi melalui berbagai saluran.
Perlindungan serupa juga tercantum dalam Pasal 19 Universal Declaration of Human Rights (UDHR) dan Pasal 19 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.
Dalam perkara tersebut, Mahkamah Agung turut mempertimbangkan fakta mengenai sejumlah uang yang diterima M. Adhiya Muzakki dari saksi Marcella Santoso melalui stafnya, yang berkaitan dengan aktivitas terdakwa di media sosial.
Namun, menurut MA, fakta penerimaan uang tersebut tidak serta-merta membuktikan adanya niat jahat untuk mencegah, merintangi, atau menggagalkan proses penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan perkara korupsi di persidangan.
Mahkamah menilai persoalan tersebut lebih berkaitan dengan aspek etika demokrasi. Sementara itu, aktivitas yang digagas maupun dilakukan terdakwa berdasarkan fakta persidangan secara objektif tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan yang bertujuan mengganggu atau mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan.
Aktivitas tersebut juga dinilai tidak terbukti bertujuan memengaruhi pertimbangan hukum hakim agar membebaskan suatu perkara.
Dengan demikian, MA menekankan bahwa penilaian terhadap dugaan tindak pidana perintangan proses hukum harus didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur pidana, bukan semata-mata pada adanya kritik atau aktivitas di ruang publik.
Pertimbangan Mahkamah Agung juga merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XXIII/2025 tanggal 2 Maret 2026.
Dalam putusan tersebut, frasa "secara langsung atau tidak langsung" dalam unsur Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Konsekuensinya, penerapan Pasal 21 harus merujuk pada perbuatan yang secara konkret memenuhi unsur mencegah, merintangi, atau menggagalkan proses penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi dalam perkara korupsi.
Berdasarkan ketentuan tersebut dan fakta hukum yang terungkap di persidangan, MA berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur Pasal 21 UU Tipikor.
Oleh karena itu, putusan bebas yang dijatuhkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dinilai telah tepat dan tidak mengandung kesalahan dalam penerapan hukum.
Sebelumnya, melalui Putusan Nomor 112/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst tanggal 4 Maret 2026, majelis hakim yang diketuai Efendi, dengan anggota Adek Nurhadi dan Andi Saputra, menyatakan M. Adhiya Muzakki tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan.
Dalam perkara tersebut, Penuntut Umum sebelumnya menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama delapan tahun dan denda sebesar Rp600 juta. Tidak menerima putusan bebas tersebut, Penuntut Umum kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.
Namun, upaya hukum tersebut kandas setelah majelis hakim kasasi yang diketuai Jupriyadi, dengan hakim anggota Ad Hoc Tipikor H. Arizon Mega Jaya dan Hakim Agung Ainal Mardhiah, menolak permohonan kasasi Penuntut Umum.
Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Rabu (12/8).
"Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tersebut," demikian amar putusan Mahkamah Agung.
Putusan ini menegaskan pentingnya membedakan antara kritik publik terhadap proses penegakan hukum dengan tindakan yang benar-benar memenuhi unsur tindak pidana perintangan proses hukum. Kebebasan berekspresi tetap dilindungi konstitusi, sementara dugaan pelanggaran hukum harus dibuktikan berdasarkan unsur dan fakta hukum yang berlaku.