NASIONAL
ICW Soroti Kontrak Raffi Ahmad dan Kementerian : Pajak Rakyat untuk Belanja Buzzer
Ringkasan Berita
Jakarta, mading.online - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti pengadaan jasa influencer oleh dua kementerian yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang memiliki keterkaitan kepemilikan dengan selebritas sekaligus Utusan Khusus Presiden, Raffi Ahmad.
Jakarta, mading.online - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti pengadaan jasa influencer oleh dua kementerian yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang memiliki keterkaitan kepemilikan dengan selebritas sekaligus Utusan Khusus Presiden, Raffi Ahmad.
Dalam siaran pers bertajuk Pajak Rakyat untuk Belanja Buzzer: Dua Kementerian Mengontrak Perusahaan Raffi Ahmad untuk Menyediakan Jasa Influencer Senilai Rp14,7 Miliar.
"Pemerintah tidak sepatutnya menggunakan uang rakyat untuk menggiring opini atau membangun citra kekuasaan melalui figur populer. Penggunaan anggaran negara untuk jasa influencer perlu dipastikan tidak menjadi sarana promosi atau propaganda pemerintah," tulis keterangan pers ICW Senin (09/11/2026).
Penelusuran ICW terhadap data pengadaan pemerintah, nilai keseluruhan kontrak perusahaan tersebut dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mencapai Rp14,69 miliar.
Total tersebut berasal dari delapan paket pengadaan. Lima paket dilakukan Kemendikbudristek pada 2024, sedangkan tiga paket lainnya berasal dari KKP sepanjang 2025 hingga 2026.
Dalam temuannya, ICW mengungkapkan bahwa kontrak dengan KKP mencapai Rp10,79 miliar. Sementara pengadaan dari Kemendikbudristek mencapai sekitar Rp3,9 miliar.
Data tersebut merujuk pada portal realisasi pengadaan kementerian dan lembaga tahun anggaran 2023–2026 milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), yakni INAPROC.
Dari total delapan paket pengadaan, KKP menjadi kementerian dengan nilai kontrak terbesar kepada PT Rans Animasi Indonesia.
Pada 2025, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut mengadakan jasa influencer engagement senilai Rp3.596.955.000.
Pada tahun yang sama, Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya juga mengadakan jasa influencer engagement untuk pembangunan BINS dengan nilai Rp3,6 miliar.
Selanjutnya, pada 2026, Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap mengadakan jasa publikasi influencer untuk program Kampung Nelayan Merah Putih di Cemaga Utara, Kabupaten Natuna, senilai Rp3,6 miliar.
Dengan demikian, total tiga paket pengadaan KKP mencapai Rp10.796.955.000.
Lima Paket Kemendikbudristek Capai Rp3,9 Miliar
Sementara itu, lima paket pengadaan lainnya berasal dari satuan kerja Museum dan Cagar Budaya di lingkungan Kemendikbudristek pada 2024.
Pengadaan tersebut meliputi penayangan video di kanal YouTube RANS Entertainment senilai Rp452.698.902, Instagram Reels akun @raffinagita1717 sebesar Rp205.893.300, serta Instagram Story senilai Rp575.655.000.
Selain itu, terdapat pengadaan jasa kehadiran Raffi Ahmad dalam acara (event attendance) senilai Rp2.521.329.200 dan penayangan konten TikTok akun @raffinagita1717 sebesar Rp144.423.600.
Akumulasi lima paket tersebut mencapai Rp3.899.999.002.
Jika digabungkan dengan tiga paket pengadaan KKP, nilai keseluruhan kontrak kedua kementerian mencapai Rp14.696.955.002.
Atas temuan tersebut, ICW mempertanyakan urgensi penggunaan anggaran negara untuk membiayai jasa influencer. Terlebih, pemerintah sebelumnya telah menerapkan kebijakan efisiensi belanja melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.
ICW menilai kementerian sebenarnya telah memiliki perangkat komunikasi publik, termasuk biro hubungan masyarakat, kanal media sosial resmi, serta sumber daya manusia yang dibiayai menggunakan anggaran negara.
Selain persoalan efisiensi, ICW juga menyoroti potensi konflik kepentingan karena Raffi Ahmad memiliki keterkaitan kepemilikan dengan perusahaan yang menerima kontrak dari kementerian.
Raffi Ahmad diketahui menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. Sementara berdasarkan dokumen korporasi yang dirujuk ICW dari Project Multatuli, Raffi memiliki kepemilikan saham secara langsung di PT Rans Animasi Indonesia dan menguasai mayoritas saham perusahaan induknya.
Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian, terutama untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan kewenangan maupun keuntungan yang diperoleh melalui hubungan jabatan.
ICW mendesak kementerian terkait membuka dokumen pengadaan, mulai dari Kerangka Acuan Kerja (KAK), Harga Perkiraan Sendiri (HPS), kontrak, bukti pembayaran, hingga laporan hasil pekerjaan.
ICW juga meminta BPKP dan Inspektorat Jenderal kementerian terkait melakukan audit terhadap kewajaran harga, mekanisme pengadaan, serta kesesuaian hasil pekerjaan dengan kebutuhan instansi.
Selain itu, LKPP diminta mengevaluasi mekanisme pengadaan jasa influencer melalui katalog elektronik agar tidak mengarah pada penyedia tertentu dan tetap menjamin transparansi serta persaingan yang sehat.
ICW menegaskan penggunaan uang negara untuk jasa promosi harus memiliki dasar kebutuhan yang jelas, manfaat yang terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Dalam siaran pers bertajuk Pajak Rakyat untuk Belanja Buzzer: Dua Kementerian Mengontrak Perusahaan Raffi Ahmad untuk Menyediakan Jasa Influencer Senilai Rp14,7 Miliar.
"Pemerintah tidak sepatutnya menggunakan uang rakyat untuk menggiring opini atau membangun citra kekuasaan melalui figur populer. Penggunaan anggaran negara untuk jasa influencer perlu dipastikan tidak menjadi sarana promosi atau propaganda pemerintah," tulis keterangan pers ICW Senin (09/11/2026).
Penelusuran ICW terhadap data pengadaan pemerintah, nilai keseluruhan kontrak perusahaan tersebut dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mencapai Rp14,69 miliar.
Total tersebut berasal dari delapan paket pengadaan. Lima paket dilakukan Kemendikbudristek pada 2024, sedangkan tiga paket lainnya berasal dari KKP sepanjang 2025 hingga 2026.
Dalam temuannya, ICW mengungkapkan bahwa kontrak dengan KKP mencapai Rp10,79 miliar. Sementara pengadaan dari Kemendikbudristek mencapai sekitar Rp3,9 miliar.
Data tersebut merujuk pada portal realisasi pengadaan kementerian dan lembaga tahun anggaran 2023–2026 milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), yakni INAPROC.
Dari total delapan paket pengadaan, KKP menjadi kementerian dengan nilai kontrak terbesar kepada PT Rans Animasi Indonesia.
Pada 2025, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut mengadakan jasa influencer engagement senilai Rp3.596.955.000.
Pada tahun yang sama, Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya juga mengadakan jasa influencer engagement untuk pembangunan BINS dengan nilai Rp3,6 miliar.
Selanjutnya, pada 2026, Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap mengadakan jasa publikasi influencer untuk program Kampung Nelayan Merah Putih di Cemaga Utara, Kabupaten Natuna, senilai Rp3,6 miliar.
Dengan demikian, total tiga paket pengadaan KKP mencapai Rp10.796.955.000.
Lima Paket Kemendikbudristek Capai Rp3,9 Miliar
Sementara itu, lima paket pengadaan lainnya berasal dari satuan kerja Museum dan Cagar Budaya di lingkungan Kemendikbudristek pada 2024.
Pengadaan tersebut meliputi penayangan video di kanal YouTube RANS Entertainment senilai Rp452.698.902, Instagram Reels akun @raffinagita1717 sebesar Rp205.893.300, serta Instagram Story senilai Rp575.655.000.
Selain itu, terdapat pengadaan jasa kehadiran Raffi Ahmad dalam acara (event attendance) senilai Rp2.521.329.200 dan penayangan konten TikTok akun @raffinagita1717 sebesar Rp144.423.600.
Akumulasi lima paket tersebut mencapai Rp3.899.999.002.
Jika digabungkan dengan tiga paket pengadaan KKP, nilai keseluruhan kontrak kedua kementerian mencapai Rp14.696.955.002.
Atas temuan tersebut, ICW mempertanyakan urgensi penggunaan anggaran negara untuk membiayai jasa influencer. Terlebih, pemerintah sebelumnya telah menerapkan kebijakan efisiensi belanja melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.
ICW menilai kementerian sebenarnya telah memiliki perangkat komunikasi publik, termasuk biro hubungan masyarakat, kanal media sosial resmi, serta sumber daya manusia yang dibiayai menggunakan anggaran negara.
Selain persoalan efisiensi, ICW juga menyoroti potensi konflik kepentingan karena Raffi Ahmad memiliki keterkaitan kepemilikan dengan perusahaan yang menerima kontrak dari kementerian.
Raffi Ahmad diketahui menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. Sementara berdasarkan dokumen korporasi yang dirujuk ICW dari Project Multatuli, Raffi memiliki kepemilikan saham secara langsung di PT Rans Animasi Indonesia dan menguasai mayoritas saham perusahaan induknya.
Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian, terutama untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan kewenangan maupun keuntungan yang diperoleh melalui hubungan jabatan.
ICW mendesak kementerian terkait membuka dokumen pengadaan, mulai dari Kerangka Acuan Kerja (KAK), Harga Perkiraan Sendiri (HPS), kontrak, bukti pembayaran, hingga laporan hasil pekerjaan.
ICW juga meminta BPKP dan Inspektorat Jenderal kementerian terkait melakukan audit terhadap kewajaran harga, mekanisme pengadaan, serta kesesuaian hasil pekerjaan dengan kebutuhan instansi.
Selain itu, LKPP diminta mengevaluasi mekanisme pengadaan jasa influencer melalui katalog elektronik agar tidak mengarah pada penyedia tertentu dan tetap menjamin transparansi serta persaingan yang sehat.
ICW menegaskan penggunaan uang negara untuk jasa promosi harus memiliki dasar kebutuhan yang jelas, manfaat yang terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.